Jalan Setiabudi No. 464, Medan
  1. Beranda
  2. Artikel
  3. Baca

KENAPA PASIEN DITOLAK SAAT KE IGD? PAHAMI ALUR PELAYANAN BPJS KESEHATAN DAN KRITERIA GAWAT DARURAT

5 November 2026 Super Dilihat 14
KENAPA PASIEN DITOLAK SAAT KE IGD? PAHAMI ALUR PELAYANAN BPJS KESEHATAN DAN KRITERIA GAWAT DARURAT - KENAPA PASIEN DITOLAK SAAT KE IGD? PAHAMI ALUR PELAYANAN BPJS KESEHATAN DAN KRITERIA GAWAT DARURAT
Bagikan:

Oleh: dr. Bram Natanael Sembiring, M.Biomed.


MEDAN, 5 November 2026 – Tidak sedikit masyarakat yang merasa kecewa ketika datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit menggunakan BPJS Kesehatan, tetapi kemudian diarahkan untuk berobat terlebih dahulu ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas atau klinik pratama.


>> Konsultasi dengan dr. Bram Natanael Sembiring, M.Biomed <<


Situasi ini sering menimbulkan pertanyaan di masyarakat: Mengapa pasien BPJS Kesehatan bisa ditolak atau diarahkan kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ketika datang ke IGD?


Untuk memahami persoalan tersebut, masyarakat perlu mengetahui bahwa pelayanan BPJS Kesehatan memiliki alur yang berbeda antara pelayanan rawat jalan biasa dan pelayanan kegawatdaruratan.


Pemahaman ini penting agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku.


Tidak Semua Keluhan Penyakit Termasuk Gawat Darurat


Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua keluhan kesehatan harus ditangani melalui IGD. IGD merupakan unit pelayanan rumah sakit yang diprioritaskan untuk menangani pasien dengan kondisi kegawatdaruratan medis yang membutuhkan pertolongan segera.


Misalnya, seseorang yang mengalami sesak napas berat, penurunan kesadaran, dugaan serangan jantung, perdarahan berat, atau kondisi syok membutuhkan evaluasi dan penanganan segera.


Sementara itu, keluhan seperti batuk, pilek, demam tanpa tanda bahaya, sakit kepala ringan, atau nyeri otot yang tidak menunjukkan kondisi kegawatdaruratan pada umumnya dapat ditangani terlebih dahulu melalui FKTP.


Oleh karena itu, pasien yang datang ke IGD akan menjalani proses penilaian awal atau triage untuk menentukan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan.


Jika berdasarkan pemeriksaan dokter kondisi pasien tidak termasuk gawat darurat, pasien dapat diarahkan mengikuti alur pelayanan rawat jalan melalui FKTP sesuai ketentuan JKN.


Dengan demikian, bukan berarti setiap pasien yang datang ke IGD harus mendapatkan pelayanan sebagai pasien gawat darurat menggunakan jaminan JKN.


Bagaimana Alur Pelayanan BPJS Kesehatan untuk Rawat Jalan?

Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, pelayanan kesehatan menggunakan prinsip pelayanan berjenjang. Peserta BPJS Kesehatan pada umumnya harus memulai pelayanan dari FKTP tempat kepesertaannya terdaftar. FKTP tersebut dapat berupa:

  • Puskesmas.

  • Klinik pratama.

  • Praktik mandiri dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.


Berikut alur pelayanan rawat jalan:

1. Datang ke FKTP tempat terdaftar

Peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai data kepesertaan BPJS Kesehatan.

2. Verifikasi kepesertaan

Petugas melakukan pemeriksaan identitas dan status kepesertaan melalui sistem yang tersedia.

3. Pemeriksaan oleh dokter

Dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menentukan diagnosis, dan memberikan pengobatan sesuai indikasi medis.

4. Rujukan ke rumah sakit jika diperlukan

Apabila kondisi pasien membutuhkan pelayanan spesialistik atau fasilitas yang tidak tersedia di FKTP, dokter dapat memberikan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).


Perlu dipahami bahwa tidak semua pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Banyak penyakit dapat ditangani secara tuntas di FKTP sesuai kompetensi dan kemampuan fasilitas kesehatan.


Masyarakat juga dapat mengubah FKTP melalui aplikasi Mobile JKN sesuai ketentuan yang berlaku. Memilih fasilitas kesehatan yang dekat dengan tempat tinggal dapat membantu memudahkan akses pelayanan sehari-hari.


Kapan Peserta BPJS Boleh Langsung ke IGD Rumah Sakit?


Inilah salah satu informasi penting yang harus diketahui masyarakat. Dalam kondisi gawat darurat, peserta JKN dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit tanpa harus terlebih dahulu meminta surat rujukan dari FKTP.


Artinya, apabila seseorang mengalami kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, jangan menunda pertolongan hanya karena belum memiliki surat rujukan.


Pelayanan kegawatdaruratan harus mengutamakan keselamatan pasien.


Ketentuan ini juga berlaku dalam mekanisme pelayanan kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sesuai persyaratan dan ketentuan JKN.


Namun, perlu diketahui bahwa penetapan apakah suatu kondisi termasuk gawat darurat atau bukan dilakukan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis.


Apa Saja Kriteria Gawat Darurat?


Berdasarkan prinsip pelayanan kegawatdaruratan dalam Permenkes Nomor 47 Tahun 2018, terdapat beberapa kondisi yang memerlukan penanganan segera.


1. Kondisi yang mengancam nyawa

Kondisi medis yang berpotensi menyebabkan kematian apabila tidak segera mendapatkan pertolongan.

Contohnya adalah dugaan serangan jantung akut dan perdarahan berat.


2. Gangguan jalan napas, pernapasan, atau sirkulasi

Pasien mengalami gangguan jalan napas, sesak napas berat, atau gangguan sirkulasi darah yang mengancam keselamatan.


3. Penurunan kesadaran

Pasien mengalami penurunan kesadaran secara akut, sulit dibangunkan, atau tidak memberikan respons normal.


4. Gangguan hemodinamik atau kondisi syok

Gangguan sirkulasi darah yang menyebabkan organ tubuh tidak mendapatkan aliran darah dan oksigen yang cukup.


5. Membutuhkan tindakan medis segera

Kondisi yang membutuhkan pertolongan segera untuk mencegah kematian, kecacatan, atau perburukan kondisi pasien.

Contohnya dapat berupa stroke akut, kejang berkepanjangan, dan reaksi alergi berat.

Perlu ditegaskan bahwa daftar tersebut merupakan gambaran kondisi kegawatdaruratan, bukan daftar diagnosis otomatis untuk menentukan jaminan BPJS. Penilaian tetap harus dilakukan berdasarkan kondisi klinis pasien.


Jadi, Mengapa Pasien Bisa Diarahkan dari IGD ke FKTP?


Menurut dr. Bram Natanael Sembiring, M.Biomed., masyarakat perlu memahami bahwa IGD dan FKTP mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem pelayanan kesehatan.


Apabila pasien datang ke IGD, tenaga medis akan melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah kondisi tersebut memenuhi kriteria kegawatdaruratan.


Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien tidak mengalami kondisi gawat darurat, pasien dapat diarahkan untuk mendapatkan pelayanan melalui FKTP sesuai alur JKN.


Hal ini merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan berjenjang agar pelayanan IGD dapat diprioritaskan bagi pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.


Namun, apabila pasien menunjukkan tanda-tanda kegawatdaruratan, penanganan medis harus diprioritaskan dan tidak boleh ditunda karena alasan administrasi.


Masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai hasil penilaian medis, alasan pengalihan pelayanan, serta langkah selanjutnya yang harus dilakukan.


Masyarakat Harus Memahami Hak dan Kewajiban sebagai Peserta JKN

Pemanfaatan BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kartu ketika sakit, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai sistem pelayanan kesehatan.


Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta JKN:

  1. Kenali FKTP tempat kepesertaan terdaftar.

  2. Manfaatkan FKTP sebagai tempat pelayanan kesehatan pertama untuk keluhan non-gawat darurat.

  3. Pahami bahwa rujukan ke rumah sakit diberikan berdasarkan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku.

  4. Dalam kondisi gawat darurat, segera cari pertolongan ke IGD tanpa menunggu surat rujukan.

  5. Pastikan memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.


Referensi regulasi:

  • Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya.

  • Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

  • Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.


Diskusi & Komentar

⏳ Memuat komentar...